Mojokerto,lensaindo.id – Lapas Mojokerto menegaskan komitmen menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengikuti apel bersama Kemenko Polhukhamimipas, Senin (15/9/25). Apel yang berlangsung serentak secara virtual ini diikuti seluruh jajaran Kanwil, Direktorat Jenderal, hingga Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi di Indonesia.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Koordinator menekankan pentingnya netralitas ASN sebagai fondasi pelayanan publik yang adil dan profesional. Hal itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ia menegaskan, aparatur negara tidak boleh terjebak dalam polarisasi politik meski dinamika sosial berjalan dinamis, terutama pasca unjuk rasa 25–31 Agustus lalu.
ASN, lanjutnya, juga diminta menjaga integritas digital. Setiap aktivitas di media sosial seperti unggahan, komentar, maupun tanda suka bisa ditafsirkan sebagai sikap resmi lembaga. Karena itu, aparatur dituntut bijak dan cerdas dalam bermedia sosial.
Selain netralitas, Wamenko menyoroti pentingnya sinergi lintas instansi menghadapi kompleksitas birokrasi. Kolaborasi Kemenkumham, Imigrasi, dan Pemasyarakatan diyakini mampu menghasilkan pelayanan publik yang adaptif dan solutif.
Kepala Lapas Mojokerto, Rudi Kristiawan, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti amanat apel tersebut. “Kami berkomitmen menjaga netralitas ASN dan memperkuat sinergi agar pelayanan publik tetap bersih, transparan, dan berintegritas,” tegasnya(erick).
