Mojokerto,lensaindo.id – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) 2025 di Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jumat (28/11/25), menuai sorotan dari perangkat desa. Mereka menilai PT Pos Indonesia sebagai penyalur bantuan menjalankan tugas tanpa pengawasan dan pengamanan memadai dari instansi terkait.
Kepala Desa Sambiroto, Ahmad Farid Ainul Alwi, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa PT Pos Indonesia seharusnya melibatkan aparat keamanan mengingat jumlah dana yang dibawa mencapai angka miliaran rupiah.
“Saya sangat menyayangkan kejadian ini. PT Pos Indonesia yang dipercaya menyalurkan bantuan datang tanpa pengamanan, padahal uang yang dibawa itu tidak sedikit,” ujar Farid.
Ia menjelaskan, setiap penerima BLT menerima Rp900 ribu, sementara jumlah penerima di Desa Sambiroto mencapai lebih dari seribu orang. Menurutnya, total nilai bantuan yang begitu besar menuntut adanya standar keamanan yang lebih ketat.
“Kalau ditotal, itu bukan nominal yang kecil. Kenapa PT Pos Indonesia tidak melibatkan pihak terkait untuk pengamanan? Uang sebanyak itu hanya dimasukkan dalam tas, dibawa naik sepeda motor. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, siapa yang bertanggung jawab?” tegasnya.
Farid berharap PT Pos Indonesia dan pemerintah memperhatikan persoalan ini agar penyaluran bantuan ke depan berjalan aman dan sesuai prosedur.
Sementara itu, Manager Executive PT Pos Indonesia Kantor Cabang Mojokerto, Krisna, memberikan klarifikasi terkait polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait sebelum pelaksanaan penyaluran BLT.
“Sebelum kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai dilaksanakan, kami sudah mengirimkan surat tembusan ke Polres Mojokerto,” pungkas Krisna.(erick)
