Mojokerto,lensaindo.id – Kebijakan pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026 memantik gejolak besar di Kabupaten Mojokerto. Ratusan kepala desa dan perangkat desa turun ke jalan dan mengepung Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Rabu (24/12/25). Aksi yang semula berjalan tertib itu akhirnya berubah menjadi ketegangan dan kericuhan.
Sejak pagi, massa yang mengatasnamakan Pamong Majapahit memadati area kantor Pemkab. Mereka menilai pemotongan ADD berdampak langsung pada merosotnya pendapatan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa, sehingga mengancam keberlangsungan roda pemerintahan desa.
Dengan suara lantang, pendemo menyampaikan penolakan melalui orasi bergantian. Berbagai spanduk bernada protes dibentangkan, mulai dari tuntutan pengembalian ADD hingga seruan agar pemerintah daerah lebih berpihak pada aparatur desa.
Upaya dialog sempat dilakukan. Sejumlah perwakilan massa masuk ke dalam kantor Pemkab untuk beraudiensi dengan Sekretaris Daerah. Namun, pertemuan tersebut gagal menghasilkan keputusan yang diharapkan.
“Kami belum mendapatkan jawaban yang jelas. Karena itu kami menunggu Bupati turun langsung,” ujar Sunardi Kepala Desa Temon di hadapan peserta aksi.
Ketidakpastian hasil audiensi membuat suasana semakin panas. Koordinator aksi menegaskan dua tuntutan utama, yakni pengembalian ADD seperti semula dan penerbitan peraturan bupati yang menjamin kepastian siltap kepala desa dan perangkat desa.
Ia juga melontarkan peringatan keras. Jika Pemkab Mojokerto tetap bergeming, pemerintah desa disebut tidak akan menjalankan program-program daerah, termasuk menghentikan sementara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Puncak ketegangan terjadi saat massa meminta izin aparat kepolisian Polres Mojokerto Kota untuk memasuki area Pendopo Pemkab Mojokerto. Alasannya, mereka ingin berteduh sambil menunggu kehadiran Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, atau Gus Barra.
Permintaan tersebut ditolak. Respons aparat yang dinilai keras memicu emosi pendemo. Suasana pun berubah ricuh dengan aksi saling dorong di depan gerbang. Dalam kondisi itu, seorang anggota polisi sempat terseret ke dalam area kantor Pemkab.
Beruntung, kericuhan tidak berlarut-larut. Koordinator aksi segera mengambil alih pengeras suara dan meminta massa menahan diri. Aparat kepolisian kemudian memperketat pengamanan untuk mencegah bentrokan lanjutan.
Hingga menjelang siang, ratusan kepala desa dan perangkat desa masih bertahan di lokasi. Mereka memilih tetap mengepung Kantor Pemkab Mojokerto sambil menunggu kehadiran langsung Bupati untuk memberikan kepastian terkait kebijakan pemangkasan ADD yang mereka tolak keras.(erick)
