Mojokerto,lensaindo.id – Kebijakan Bupati Mojokerto yang memangkas Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026 terus menuai penolakan. Ratusan kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Mojokerto menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Rabu (24/12/2025), sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dinilai merugikan banyak pihak di tingkat desa.
Pemangkasan ADD tersebut tidak hanya berdampak pada berkurangnya tunjangan perangkat desa, tetapi juga berimbas langsung pada pendapatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT, RW, kader PKK, guru Taman Kanak-Kanak (TK), serta guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kondisi ini dinilai akan melemahkan pelayanan sosial dan pendidikan dasar di desa.
Sejak pagi hari, massa aksi memadati kawasan Pemkab Mojokerto sambil menyuarakan tuntutan agar Bupati Mojokerto mengembalikan ADD seperti semula. Mereka menilai kebijakan pemangkasan anggaran diambil tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang luas di tingkat desa.
Koordinator aksi Sunardi, yang juga menjabat sebagai Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), menyampaikan sikap tegas di hadapan massa. Ia menegaskan, pemerintah desa siap mengambil langkah perlawanan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Kalau ADD tidak dikembalikan, seluruh pemerintah desa di Kabupaten Mojokerto menolak pungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Silakan kalau Pemda mau menarik sendiri,” ujar Sunardi lantang.
Tak hanya itu, Sunardi juga menyampaikan ancaman lanjutan. Para kepala desa dan perangkat desa disebut akan menolak kunjungan kerja Bupati Mojokerto ke desa-desa sebagai bentuk protes terbuka.
“Selain menolak pungutan PBB, kami juga menolak kunjungan dari Bupati Mojokerto. Aksi ini akan terus kami gelar sampai Bupati hadir menemui kami dan memberikan kepastian,” tambahnya.
Sunardi menegaskan, jika Pemkab Mojokerto tetap bergeming, para kepala desa akan kembali menggelar konsolidasi dan turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar dalam waktu dekat.
Aksi damai berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian. Hingga siang hari, ratusan kepala desa dan perangkat desa masih bertahan di depan Kantor Pemkab Mojokerto sambil menunggu respons resmi dari Bupati Mojokerto terkait tuntutan pengembalian ADD dan kesejahteraan aparatur desa.
